oleh

Sanggahan Camat Seko Dinilai Semakin Gagal Paham

LuwuRayaNews.id – Luwu Utara | Aliansi Indonesia Luwu Utara menanggapi sanggahan Camat Seko terhadap pemberitaan portal media LuwuRayaNews.id mengenai gagal pahamnya atas kebijakan penutupan jalur darat masuk di Seko. Menurutnya, kesepakatan tersebut atas permintaan dan desakan dari tokoh masyarakat, serta data yang terkonfirmasi positif Covid-19 di dataran Kabupaten Luwu Utara.

Saat itu masyarakat menganggap Pemerintah Kecamatan Seko lemah dalam penanganan pencegahan Covid-19 sehingga dilakukan rapat bersama Forum Koordinasi Pemerintah Kecamatan (Forkopimcam) pada tanggal 03 Mei 2020,” kata camat.

Agus Setiawan selaku Anggota Aliansi Indonesia DPC Kabupaten Luwu Utara menanggapi sanggahan Camat Seko dalam pemberitaan di beberapa media.

“Memang lemah karena pemerintah kecamatan tidak memiliki alat dan personil yang memadai dalam menangani pencegahan penyebaran Covid-19 dan tidak dapat memastikan setiap orang yang terjangkit wabah tersebut.

Adapun menurut Camat Seko bahwa apa yang mereka lakukan atas kesepakatan Forkopimcam, para Kades dan tokoh-tokoh masyarakat Seko, saya kira itu tidak ada masalah tetapi seharusnya berpedoman pada edaran Inturksi Bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) di Masamba pada tanggal 04/05/2020, yang artinya meninjau kembali hasil rapat Forkopimcam pada tanggal 03/05/2020.

Kami menilai tindakan yang ada di kecamatan Seko itu tidak sesuai dengan intruksi bersama Forkopimda Kabupaten Luwu Utara, sehingga mengangkat pemberitaan terkait gagal pahamnya pak camat.” tukas Agus.

“Pak camat mengatakan bahwa telah melakukan sosialisasi ke masyarakat, bahkan turun ke turun langsung memantau posko penutupan jalan selama 3 hari 3 malam, bersosialisasi kepada masyarakat yang keluar maupun masuk wilayah Seko, mulai hari Senin 04/05/2020 sampai Kamis 07/05/2020. Selain dari melakukan sosialisasi kepada masyarakat, apakah sudah melakukan koordinasi dengan pemerintah daerah yang terlibat dalam Intruksi Bersama Forkopimda?

Sebagai seorang pemimpin wilayah seharusnya camat Seko dapat mengambil suatu keputusan dengan pertimbangan yang sangat matang bukan menunjuk masyarakat sebagai biang keladi dalam kebijakan kepemerintahannya. Hal tersebut dapat dilakukan dengan melakukan koordinasi dengan semua pihak yang telibat dalam penanganan Covid-19,” ucap Agus.

“Camat Seko juga mengatakan bahwa penutupan jalan ini bukan lockdown yang menutup total akses jalan, tetap memberi ruang bagi masyarakat yang tujuannya jelas dan darurat untuk keluar dan masuk wilayah Seko, dengan memperhatikan surat rekomendasi dari pemerintah Desa dan para Medis Desa (Tenaga Medis yang ada di setiap Desa) masing-masing dengan tetap memperhatikan protokol tentang pencegahan penyebaran Covid-19.

Namun yang terjadi adalah beberapa waktu lalu telah terjadi penahanan bantuan sembako di posko, sementara pengiriman barang melalui jalut darat itu jelas tujuannya,” lanjut Agus.

Lanjut camat mengatakan, pemenuhan bahan sembako tetap kita pikirkan bersama-sama, saat ini saya telah memesan pengadaan gula sebanyak 1 ton dari bulog untuk kita sebar ke seluruh wilayah Kecamatan Seko dengan hanya akan memperhitungkan harga dari bulog dan biaya angkutnya, tanpa mendapatkan keuntungan sepersenpun.

Bila menurut camat, pesawat Kargo yang mengangkut kebutuhan sembako 1 ton per hari itu tetap juga dipantau pemenuhannya terhadap kebutuhan masyarakat, termasuk kestabilan harga.

Hal demikian sudah seharusnya pemerintah baik Kabupaten maupun Kecamatan melakukan hal tersebut.

Dikatakan pula, Camat akan segera menunjuk beberapa mobil ekspedisi untuk turun ke kota mengambil kebutuhan tambahan dan Bahan Bakar Minyak (BBM) agar jejak perjalanan mobil dan sopir-sopir terpantau dan di pastikan tidak terinfeksi Covid-19.

Jika demikian, bagaimana dengan sopir yang memang sudah menjadi pokok mata pencaharian untuk angkutan darat jurusan seko jika tidak ditunjuk?” tegas Agus.

Disisi lain, terkait surat permintaan pemberhentian sementara pesawat Kargo di Bandara Seko yang Camat ajukan ke Bupati tanggal 02/04/2020 yang lalu, juga merupakan desakan masyarakat jika barang yang diangkut melalui pesawat tidak disterilkan terlebih dahulu untuk pencegahan penyebaran Covid-19 dan karena adanya persoalan manajemen di internal Perumda yang disoroti masyarakat dianggap tidak sesuai tujuan subsidi pesawat Kargo dan perlu dibenahi.

“Didalam surat yang tersebar tidak ada yang dituliskan karena adanya persoalan internal Perumda. Persoalan perumda adalah internal, semantara fungsi pesawat Kargo adalah sesuatu yang berbeda sehingga jangan dicampur-adukkan antara masalah internal Perumda dan fungsi pesawat Kargo.

Jadi surat permintaan pemberhentian itu telah ada, jauh sebelum dikeluarkannya Instruksi Bupati Bersama Forkopimda Luwu Utaru. Surat permintaan tersebut diterbitkan pada 02/04/2020.

Semakin sangat jelas ketidak-pahaman Camat Seko karena kesepakatan Forkopimcam jelas tidak berpedoman pada Intruksi Bersama Forkopimda,” jelas Agus.

Adapun poin-poin Intruksi Bersama Forkominda sebagai berikut :

1. Meminta untuk menunjukkan surat keterangan sehat dan hasil rapid test yang menunjukkan orang tersebut sehat dan tidak terjangkit virus atau status lainnya dari wilayah asalnya.

2. Meminta menunjukkan kartu tanda penduduk kartu identitas lainnya yang masih berlaku.

3. Orang tersebut harus memberikan alamat atau daerah tujuannya secara pasti dan nomor kontak pribadinya.

4. Bagi yang tidak dapat menunjukkan ketiga poin di atas tidak diperkenankan masuk dalam wilayah Kabupaten Luwu Utara.

5. Larangan sementara bagi angkutan umum antar kota dalam provinsi beroperasi dalam wilayah Kabupaten Luwu Utara selama batas waktu yang ditentukan, terkecuali bagi kendaraan yang mengangkut alat pertanian pupuk sembako tabung gas peralatan proyek hasil pertanian dan peternakan serta kendaraan darurat ambulans dengan batas penumpang maksimal dua orang dengan tetap dilakukan pengecekan thermoscan.
(HA)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed