Rakor Penanggulangan Bencana, Bupati Bulukumba Minta Kewenangan Penanganan Hutan Dikembalikan

0
27

LuwuRayaNews.id, Palopo | Sejumlah bupati dan beserta beberapa pimpinan OPD yang menangani Bidang Perencanaan, Bencana dan Pengairan melaksanakan Rapat Koordinasi Teknis Penanggulangan Bencana di Sulawesi Selatan yang digelar di ruang rapat pimpinan gubernur Sulsel pada jumat 01 februari 2019.

Acara yang dipimpin langsung oleh Wakil Gubernur Sulawesi Selatan A. Sudirman Sulaiman ini juga dihadiri oleh unsur dari TNI, POLRI dan Kepala Badan Penanggulangan Bencana Pusat Letjen. TNI Doni Monardo.

Lelaki yang biasa disebut Letjen Doni ini baru saja dilantik pada awal bulan Januari 2019 langsung mengunjungi daerah Sulawesi Selatan yang baru saja ditimpa musibah Banjir dan Tanah Longsor.

Dalam sambutannya, Letnan Doni menyampaikan bahwa bencana longsor dan banjir yang terjadi dibeberapa wilayah Sulawesi Selatan disebabkan oleh hancurnya kawasan vegetasi akibat dari banyaknya hutan yang telah beralih fungsi serta maraknya kegiatan penambangan.Dan bila itu terus berlangsung, maka daerah Sulawesi Selatan kedepannya akan hancur seperti daerah lainnya yang sering mengalami bencana banjir dan longsor.

”Kita harus bergerak cepat untuk melakukan pengembalian fungsi lahan hutan di kawasan Gunung Bawakaraeng dan Lompo Battang,”jelasnya.

Bupati Bulukumba AM.Sukri sappewali yang turut hadir pada acara tersebut menyampaikan duka mendalam dan keprihatinannya dengan musibah yang menimpa sebagian wilayah Sulawesi selatan.

“Sekarang sudah mulai memasuki musim hujan, kemarin Makassar yang menjadi Pusat ibu Kota Provinsi Sulawesi Selatan lumpuh akibat banjir dan wilayah selatan Sulawesi selatan lumpuh total akibat meluapnya bendungan Bili-bili. Bisa saja kedepan mungkin bertambah luas daerah yang kena dampak dari rusaknya lingkungan dikawasan gunung bawakaraeng dan lompo battang”,ujar Andi Sukri Sappewali.

Andi Sukri juga menyampaikan harapannya agar pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan mempercepat terbentuknya tim terpadu penanggulangan bencana, khususnya pengembalian fungsi lahan pada kawasan gunung bawakaraeng dan lompo battang. Saya yakin teman-teman dari TNI dan POLRI siap mendukung apa yang menjadi rencana besar kita ini.

” Kami menyarankan Bapak Pangdam Hasanuddin bisa menjadi Ketua Tim Terpadu Penanggulangan Bencana ini, dan Bapak Gubernur selaku Pengarah atau Penanggungjawab dalam menyukseskan program ini kami yakin, dibawah kepemimpinan Pak Nurdin dan Pak Sudirman kita mampu mengatasi masalah ini dengan cepat karena sudah ada beberapa konsep yang dapat kita adopsi dalam mengatasi persoalan banjir seperti konsep Sungai Citarum di Jawa Barat,”tegasnya.

Bupati juga meminta kepada pemerintah Pusat agar kiranya mengkaji kembali pengembalian kewenangan pelindungan hutan kepada daerah kabupaten / kota. Bagaimana mungkin orang provinsi bisa mengontrol kondisi hutan yang ada didaerah sedangkan jumlah mereka sangat terbatas.

Pemerintah Pusat juga harus memberikan kewenangan yang lebih besar kepada daerah untuk menjaga dan melestarikan hutan yang ada diwilayahnya masing-masing.

Originally posted 2019-02-01 16:15:34.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here