LKBHMI- BP-PP : Gejolak Pengelolaan Pasar Butung di Makassar Pedagang Jadi Korban

0
20

LuwuRayaNews.id, Makassar | Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum Mahasiswa Islam ( LKBHMI ) Cabang Makassar melalui direkturnya Juhardi,S.H dalam (Legal Opinion) Mengatakan bahwa Perjuangan advokasi yang kami lakukan murni secara hati nurani atas nama kemanusiaan karena melihat dan merasakan kondisi 42 Pedagang pasar butung yang diduga diusir secara paksa oleh Sdr Andri Yusuf Cs ditempat mereka selama ini mencari nafkah untuk menghidupi keluarga mereka, Tindakan tersebut secara hukum memenuhi unsur Pasal 1365 KUHperdata yang berbunyi” Tiap Perbuatan yang melanggar hukum dan membawah kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian karena kesalahannya untuk mengganti kerugian tersebut” sehingga Andri Yusuf Cs wajib mengganti kerugian berdasarkan ketentuan Pasal 1365 KUHperdata ketika terbukti dipersidangan , Sementara kerugian yang dimaksud dalam Pasal 1365 KUHPerdata merupakan kerugian secara Materi maupun Immateri.

Dalam aspek hukum pidana tindakan Andri Yusuf CS dimungkinkan juga masuk dalam Delik Pasal 372 KUHP yang Rumusannya ” Barang Siapa dengan Sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan diancam karena penggelapan, dengan pidana penjara empat tahun dan denda sebanyak sembilan ratus rupiah”, karena berdasarkan Surat Keputusan struktur pengurus koperasi Bina Duta yang disahkan Oleh Dinas Koperasi dan UKM Kota Makassar pada tanggal 28 Oktober 2016 Nomor : 518/385/kop-UKM/X/2015 Periode 2015-2020 Diketuai oleh Drs. Muhammad Anwar dan secara Sah dan tidak melawan hukum memiliki hubungan hukum dengan 42 Pedagang yang pernah berdagang di pasar butung maupun semua pedagang pasar butung yang berdagang sampai periode dinyatakan Sah dan tidak melawan hukum telah habis masa periodenya, Sehingga Semua pedagang yang ada dipasar Merupakan tanggung jawab Pengelolah Drs. Muhammad Anwar sebagai ketua Sah Koperasi serba usaha “bina duta” bukan Pengelolah yang lain.

Namun diketahui 42 pedagang dipasar butung dikeluarkan oleh Sdr. Andri Yusuf Cs yang menurut asumsinya adalah pengelolah, Sehingga Perbuatan Sdr. Andri Yusuf Cs Menurut hemat kami Memenuhi Unsur Perbuatan Melawan Hukum dalam ketentuan Hukum perdata pada Pasal 1365 dan ketentuan Perbuatan melawan hukum Pidana yang diatur dalam ketentuan Pasal 372 KUHP dan kami yakin ketika Perkara tersebut dihadapkan dipersidangan akan diputus secara adil demi pemenuhan (Law enforcement).

Badan Pengusaha Pemuda Pancasila Sulawesi Selatan melalui Rifai ( Aya ) menambahkan perbuatan kesewenang-wenangan yang dinilai tidak Berpancasila yang diduga dilakukan oleh Andri Yusuf Cs dipasar butung harus dibawak di Rana hukum Pidana maupun Perdata.

Juhardi, S.H sapaan Joe Direktur Lembaga Konsultasi dan bantuan hukum mahasiswa Islam ( LKBHMI ) cabang Makassar sangat merindukan penegakan Supremasi Hukum ( Law enforcement ) yang menitip beratkan kepada tujuan hukum kepastian ketaatan dan kemanfaatan. (Joe)

Originally posted 2019-09-01 14:15:38.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here